liveslot168
liveslot168
liveslot168
liveslot168
liveslot168
liveslot168
liveslot168
Cocol88
Cocol88
Cocol88
Cocol88
Cocol88
Cocol88
Cocol88
bosswin168
bosswin168 login
bosswin168 login
bosswin168 rtp
bosswin168 login
bosswin168 link alternatif
boswin168
bocoran rtp bosswin168
bocoran rtp bosswin168
slot online bosswin168
slot bosswin168
bosswin168 slot online
bosswin168
bosswin168 slot viral online
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
lotus138
bosswin168
bosswin168
bosswin168
maxwin138
master38
master38
master38
mabar69
mabar69
mabar69
mabar69
master38
ronin86
ronin86
ronin86
cocol77
cocol77
ronin86
ronin86
ronin86
ronin86
ronin86
ronin86
ronin86
Petinggi Huawei Jadi Tersangka Kasus BTS Kominfo

Jakarta, CNBC Indonesia – Kejaksaan Agung kembali menetapkan tersangka kasus dugaan korupsi di BTS Bakti Kementerian Komunikasi dan Informatika. Tersangka berinisial MA merupakan Account Director Integrated Accounts Department PT Huawei Tech Investment.

Dalam keterangan yang diterima CNBC Indonesia, Rabu (25/1/2023), MA ditahan selama 20 hari sejak 24 Januari 2023 hingga 12 Februari 2023 di Rumah Tahanan Negara Salemba, Cabang Kejaksaan Agung.

MA disebut telah melakukan persekongkolan jahat dengan Anang Achmad Latif, Direktur Utama Bakti, yang sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka. Keduanya mensyaratkan pelaksanaan pengadaan BTS 4G.

IKLAN

GULIR UNTUK LANJUTKAN KONTEN

“Peran tersangka dalam kasus ini adalah yang bersangkutan selaku Account Director PT Huawei Tech Investment (PT HWI) melakukan persekongkolan melawan hukum dengan tersangka AAL untuk mewajibkan pelaksanaan pengadaan BTS 4G di Kementerian BAKTI. Kominfo sedemikian rupa sehingga ketika mengajukan penawaran harga, PT HWI dinyatakan sebagai pemenang,” tulis Kejaksaan Agung dalam keterangannya.

Atas perbuatan tersebut, Mahkamah Agung melanggar Pasal 2 Ayat 2 ayat (1) dan Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP Pertama.

Sedangkan Anang dan dua orang lainnya Galumbang Menak Simanjuntak selaku Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia Tbk. (Kemenag) dan YS sebagai Human Development Specialist (HUDEV) Universitas Indonesia tahun 2020 juga telah ditetapkan sebagai tersangka sebelumnya. Ketiganya ditahan di tempat yang sama dengan Mahkamah Agung sejak 4 Januari 2023.

Dalam keterangan resmi lainnya, Kejaksaan Agung juga menyatakan telah memeriksa 5 orang saksi dalam kasus ini. Dua di antaranya adalah pegawai Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Saksi-saksi yang diperiksa dalam kasus ini adalah:

1. HEP, Kepala Bagian Tata Usaha Kementerian Komunikasi dan Informatika
2. J, Ketua Koperasi Sejahtera Optimis
3. A, Direktur Utama PT Bukit Bima Batara
4. ASL, Kepala Biro Perencanaan Kementerian Komunikasi dan Informatika
5. ZZ, Direktur PT Zhong Futong Indonesia

Pemeriksaan terhadap kelima orang tersebut disebut terkait dengan pemeriksaan terhadap tiga tersangka Anang, Galumbang dan YS. Pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperkuat bukti dan melengkapi berkas perkara.

“Pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperkuat bukti dan melengkapi berkas perkara terkait dugaan tindak pidana pencucian uang dengan predikat tindak pidana korupsi dalam penyiapan infrastruktur Base Transmitter Station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukungnya. paket 1, 2, 3, 4., dan 5 BAKTI Kementerian Komunikasi dan Informatika 2020 hingga 2022,” kata Kapuspenkum Kejaksaan Agung.

[Gambas:Video CNBC]

Artikel Berikutnya

Telko Infra Update Pasca Gempa M5,6 Cianjur: Ratusan BTS Down